Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan peraturan khusus yang terkait dengan Insurance Technology (InsurTech) yang akan mengatur berbagai jenis produk dan layanan yang dapat dijual oleh perusahaan pialang asuransi digital, standar teknologi informasi, dan kualifikasi sumber daya manusia terkait pengelolaan teknologi informasi InsurTech.

Dalam sebuah acara yang disiarkan oleh Beritasatu TV, Kamis (23/9/2021), Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank/Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menyatakan bahwa OJK saat ini sedang merapihkan kembali peraturan-peraturannya.

Pada 2020, OJK sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) OJK 19/2020 mengenai saluran pemasaran produk asuransi. SE OJK membuka kesempatan memasarkan produk asuransi dengan badan usaha nonbank. Salah satu contoh kerja sama pemasaran produk ialah kerja sama perusahaan asuransi dengan penyedia sistem elektronik, atau lazim disebut web agregator. Menurut Riswinandi, saat ini SE tersebut tengah di-review.

“Yang terkait dengan platform InsurTech, kita sedang me-review karena memang platform-platform ini harusnya sebelumnya masuk di grup inovasi keuangan digital di OJK. Kalau yang memang aktif, ke depan akan diantisipasi. Kita ingin badan usahanya jelas yang diawasi oleh OJK. Paling tidak harus berbentuk menjalani izin menjadi pialang digital, sehingga badan usahanya jelas, diawasi oleh kita dan sudah ada aturannya apabila terjadi dispute di kemudian hari,” kata Riswinandi.

OJK tampaknya sangat berhati-hati dalam melakukan evaluasi terhadap kemajuan teknologi. Hal ini tentu tidak lepas dari tujuan OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. “Perkembangan asuransi di era digital ini tentu disambut baik. Tetapi memang kami juga berhati-hati di dalam melakukan evaluasi terhadap kemajuan teknologi digital ini, khususnya terkait apakah masyarakat kita sudah siap apa belum. Bukan hanya kemudahan yang dicari, tetapi dampak sesudahnya,” kata Riswinandi.

Permasalahan yang paling sering dalam industri asuransi adalah dispute klaim. Dispute klaim bisa terjadi karena minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait produk asuransi yang dibeli. Riswinadi menegaskan bahwa dalam pemasaran tatap muka melalui agen pun masih ada risiko dispute. “Jangan sampai penerapan InsurTechmalah meningkatkan risiko dispute klaim,” tegasnya. 

Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Tatang Nurhidayat menambahkan, “memang betul risiko meningkat. Sebetulnya bukan hanya perubahan digital saja, tetapi setiap perubahan tentu mengubah juga pola risikonya. Industri dan regulator perlu menyiapkan dan memitigasi risiko-risikonya, sehingga (karenanya) penerapannya dilakukan secara bertahap.”

(Berita disajikan dari berbagai sumber)

Foto: Beritasatu Photo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s